Apa Adanya Tentang Demokrasi (bag. 2-habis) ~ Laboratorium Ide

paankbilang.blogspot,Di Indonesia, posisi demokrasi sebagai system kedaulatan negara sudah final: Mutlak diperlukan. Bahkan, banyak ilmuwan kontemporer berfatwa: demokrasilah system yang paling cocok untuk dunia sekarang ini.

Sudah sejak lama Indonesia menjadi "penganut" demokrasi yang konsekuen (sekaligus konsisten). Proklamator RI sudah sejak jaman dahulu kala (jaman ketika cabe belum mahal) memilih demokrasi sebagai fundamen negara. Demokrasi kemudian diaplikasi dalam berbagai sisi; demokrasi ekonomi, demokrasi politik, dan kawan-kawan. Demokrasi pun terperiodisasi dalam corak yang bersejarah di pemerintahan negara ini; demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, dan… demokrasi "era reformasi"(?).

Namun untuk point terakhir –demokrasi era reformasi (baca: saat ini)- tidak tidak ketahuan lagi juntrungnya. Menurut pengamatan saya, chaos pada system ini dimulai sejak era Orde Baru lengser. Dan kalau pengamatan saya tidak keliru, ini berarti, sudah berjalan selama lebih dari satu dasawarsa. Selama kurun waktu itu, Indonesia berada dalam (meminjam istilahnya Jose Ortega-1930) bar-barisme modern. Menurut Ortega, manusia-manusia dengan kualitas bar-bar yang hisup di era modern (seperti sekarang) ingin mencapai tujuan dengan segala cara. Tidak terkecuali dengan mengorbankan standar kehidupan yang bermutu. Akibatnya? Demokrasi lantas hanya dipakai sebagai alat untuk saling memangsa: homo homini lupus (kitab Awur-Awur Angin).

Fenomena demikian semakin menguat akhir-akhir ini. Kerusuhan massa, amuk massa dengan alasan sentiment keagamaan, ketidakpuasan atas hasil pilkada/pemilukada, hingga konflik antara warga dan aparatur negara adalah bukti kasatmata betapa rapuhnya pondasi demokrasi saat ini. Jangan anggap enteng yang demikian karena efeknya bisa luar biasa. Kita telah mafhum dengan kasus korupsi (besar-besaran di hampir semua) instansi pemerintah, penegakan hukum yang lembek, dan kesenjangan sosial yang kian melebar antara rakyat dan wakil rakyat.

Di era reformasi serba bebas sekarang ini, demokrasi lebih diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk menghujat pemimpin tanpa sungkan. Ruang kebebasan yang terberi akhirnya disulap menjadi arena penghancuran atas semua yang terpuji dan berkelas (baca: andhap asor). Memang, di era ini demokrasi (politik) kita lebih mengedepankan keterpilighan daripada keterwakilan. Maka, seperti saya ungkapkan pada tulisan sebelumnya, yang lahir kemudian adalah pemimpoin karbitan dan "kejar tayang". Inilah. Esensi demokrasi yang luhur digerogoti oleh hal ini –menurut saya-. Kaum minoritas jelas tidak bisa turut bersain dengan mayoritas. Kepentingan kaum marjinal seperti Suku Samin, Anak Dalam, Dani, menjadi tak tersalurkan.

Sementara itu, orang awam seperti saya memaknai cenderung identik dengan kebebasan. Padahal, menurut Alexis de Tocqueville (penemu teori demokrasi), kebebasan bukanlah tujuan utama bagi masyarakat demokratis. Lalu apa? Kesetaraan!. Seberapa berkualitas demokrasinya suatu negara ditentukan oleh seberapa besar peluang terciptanya kesetaraan bagi setiap warga. Kata alexis.

Sodara-sodara sebangsa tanah dan sebangsa air, keknya kita perlu merumuskan kembali demokrasi yang hendak kita rengkuh bersama deh. Yakin. Butuh waktu, pengalaman, dan segala hal yang mampu menciptakan kultur demokrasi yang sehat bagi rakyat. Jika tidak, sebaiknya sentralisme ala Orde baru dihidupkan kembali aja. Sepakat? Karena kondisi demikianlah yang justru menghambat (lebih tepatnya: membunuh) semangat demokrasi yang sejak lama dipupuk para pendiri bangsa.

So, kuncinya adalah, kita mesti memperhatikan kembali jati diri kita sebagai bangsa. Demokrasi yang hendak kita terapkan ~~sekebumennya~~ seyogyanya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi ala Indonesia yang bercorak kolektivitas komunal dan nasionalistik religius (wah… bahasaku keren). Artinya demokrasi yang terbangun mengandung asas kebersamaan, sama rata, sama rasa: rasa cinta tanah air, dengan memperhatikan nilai-nilai moral keagamaan. Itu yang saya maksud nasionalistik religius. Sekali lagi, nasionalistik religius. Sekali lagi ah, nasionalistik religius.